Ringkasan Tentang Faktur Pengganti dan Faktur Penyesuaian

Penanganan faktur elektronik yang salah adalah prosedur umum yang timbul dalam praktik akuntansi dan perpajakan. Tergantung pada sifat kesalahan dan sifat transaksi, penjual dapat memilih untuk menerbitkan faktur pengganti atau faktur penyesuaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dekrit No. 70/2025/ND-CP (mengubah dan menambah Dekrit No. 123/2020/ND-CP) telah memperjelas cakupan dan cara penerapan kedua bentuk ini. Artikel di bawah ini menyajikan esensi hukum yang benar, membantu membedakan dengan jelas untuk penerapan yang akurat.

Faktur Pengganti

Konsep

Faktur pengganti adalah faktur elektronik yang diterbitkan untuk menggantikan seluruh isi faktur elektronik yang diterbitkan sebelumnya tetapi mengandung kesalahan serius, sehingga faktur asli tidak lagi memenuhi syarat untuk terus digunakan untuk tujuan pelaporan dan pencatatan pajak.

Faktur pengganti harus secara jelas mencantumkan konten: "Menggantikan faktur Model No…, simbol…, nomor…, tanggal… bulan… tahun…".

Kapan Harus Menerbitkan Faktur Pengganti

Faktur pengganti berlaku ketika faktur yang diterbitkan memiliki kesalahan penting:

• Salah nomor identitas pembeli atau penjual
• Salah nilai pembayaran, termasuk jumlah, tarif pajak, jumlah pajak
• Salah informasi barang/jasa seperti jenis, spesifikasi, kualitas
• Faktur rusak, robek, terhapus, hilang informasinya
• Faktur hilang atau tidak dapat digunakan

Prinsip Hukum Saat Menerbitkan Faktur Pengganti

• Penggantian harus mendapatkan persetujuan atau pemberitahuan yang sah dari pembeli
• Faktur pengganti menggantikan sepenuhnya faktur asli, tidak ada nilai pelaporan yang berlaku secara bersamaan
• Data faktur pengganti harus terhubung dengan jelas ke faktur yang diganti
• Pelaporan pajak dilakukan berdasarkan faktur pengganti

Faktur Penyesuaian

Konsep

Faktur penyesuaian adalah faktur elektronik yang diterbitkan untuk menyesuaikan sebagian isi dari faktur elektronik yang diterbitkan sebelumnya, dalam kasus faktur asli masih memiliki nilai hukum tetapi terdapat perbedaan atau perubahan yang perlu disesuaikan.

Faktur penyesuaian harus secara jelas mencantumkan konten: "Menyesuaikan untuk faktur Model No…, simbol…, nomor…, tanggal… bulan… tahun…".

Kapan Menerbitkan Faktur Penyesuaian

Pertama, faktur yang diterbitkan memiliki kesalahan mengenai:

• Nomor identitas
• Jumlah
• Tarif pajak, jumlah pajak
• Informasi barang/jasa

dan para pihak memilih bentuk penyesuaian daripada penggantian.

Kedua, faktur yang diterbitkan sudah benar pada saat penerbitan tetapi kemudian terjadi:

• Penyesuaian nilai pembayaran saat rekonsiliasi
• Penyesuaian volume, nilai sesuai dengan kesimpulan otoritas yang berwenang

Ketiga, kasus-kasus khusus yang timbul:

• Diskon komersial berdasarkan omset, volume produksi
• Pengembalian barang/jasa (seluruhnya atau sebagian)
• Penyesuaian biaya, pengembalian biaya dalam bidang asuransi
• Penyesuaian transaksi di bidang real estat, konstruksi
• Penyesuaian biaya layanan di bidang perbankan, lembaga pembayaran
• Penyesuaian di bidang telekomunikasi, kartu prabayar

Prinsip Hukum Saat Menerbitkan Faktur Penyesuaian

• Faktur penyesuaian tidak membatalkan keabsahan faktur asli
• Pelaporan pajak dilakukan pada periode penerbitan faktur penyesuaian, tidak berlaku surut ke periode sebelumnya
• Isi penyesuaian harus mencerminkan esensi ekonomi yang benar dari transaksi
• Faktur penyesuaian harus disertai dengan dokumen pendukung seperti perjanjian, daftar rinci

Membedakan Faktur Pengganti dan Faktur Penyesuaian

Baca selengkapnya: Segala Sesuatu Tentang Faktur Elektronik: Kapan Perlu Diterbitkan, Cara Menangani Kesalahan

Kesimpulan

Pemilihan faktur pengganti atau faktur penyesuaian tidak bergantung pada kehendak subyektif, tetapi harus didasarkan pada sifat kesalahan dan esensi dari transaksi ekonomi yang timbul.

Kesalahan yang menyebabkan faktur asli tidak lagi bernilai: terapkan faktur pengganti.

Timbul penyesuaian nilai atau kesalahan yang dapat disesuaikan: terapkan faktur penyesuaian.

Menerapkan bentuk yang benar tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap hukum tentang faktur dan pajak, tetapi juga membatasi risiko saat pemeriksaan, inspeksi pajak, dan memastikan transparansi dalam fungsi akuntansi.